PROSES HUKUM UNTUK ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

*Oleh Farida Kurniawati, SH, MH.Li

Anak adalah seseorang yang belum  berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk bayi yang sedang berada didalam kandungan. Usia yang belum genap 18 tahun ini membuat anak rentan terhadap gangguan dari luar sehingga orang dewasa harus fokus terhadap perlindungan anak dari bahaya yang ditimbulkan akibat peran orang dewasa yang buruk

Anak adalah cermin dari lingkungan sekitar, sehingga baik atau buruknya seorang anak tak lepas dari pengaruh baik atau buruknya lingkungan disekitarnya. Apabila ada anak yang melakukan kejahatan dalam hal ini adalah tindak pidana maka anak tidak serta merta dijatatuhi hukuman yang sama seperti orang dewasa pada umumnya, hal ini dikarenakan anak dianggap belum mampu untuk membedakan hal-hal apa saja yang dapat masuk kualifikasi tindak pidana atau tidak

Undang-undang kemudian meletakkan perbedaan anak yang melakukan tindak pidana dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana yang akan kami ulas sebagai berikut:

A.      Perbedaan penyebutan

Penyebutan ini amat sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak, sehingga undang-undang dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan pidana anak menyebut anak yang melakukan tindak pidana dengan sebutan “anak yang berhadapan dengan Hukum” (ABH) sedangkan orang yang dewasa yang melakukan tindak pidana disebut sebagai Tersangka, Terdakwa

B.      Upaya Diversi (Pengalihan dari proses pidana ke proses diluar hukum pidana)

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mendapatkan kesempatan untuk dilakukan upaya diversi atau upaya mengalihkan proses hukum pidana menjadi proses diluar hukum pidana yang dilalui di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Kewajiban ini oleh pembuat undang-undang dibuat menjadi tidak konsisten, karena ada syarat dan dapat dikatakan wajib yang bersyarat, sehingga bukan “diversi wajib dilakukan”, melainkan “diversi wajib dengan syarat”

Syarat untuk dilakukan diversi adalah:

1.      Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun)

2.      Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

3.      Mendapat persetujuan dari korban atau anak korban

Apabila tidak dipenuhi syarat sebagaimana diatas maka proses penyidikan dan melimpahkan ke kejaksaan dilampiri hasil diversi yang tidak memenuhi syarat. Selain itu diversi dapat dibatalkan karena sifat diversi sendiri seperti perjanjian

C.      Penahanan

Perbedaan jangka waktu penahanan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana pun juga berbeda, adapun penahanan untuk anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang sudah berusia lebih dari 14 tahun dan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun penjara atau lebih. Adapun Lama penahanan adalah sebagai berikut:

1.      Penahanan di tingkat penyidikan: paling lama 7 (tujuh) hari, dapatndiperpanjang oleh penuntut umum 8 (delapan) hari

2.      Penahanan di tingkat penuntutan: paling lama 5 (lima) hari, dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari

3.      Penahanan di tingkat pemeriksaan pengadilan: Paling lama 10 (Sepuluh) hari, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan paling lama 15 (lima belas) hari

4.      Penahanan di tingkat banding: dilakukan hakim banding paling lama 10 (sepuluh) hari, diperpanjang ketua Pengadilan tinggi 15 Lima belas) hari)

5.      Penahanan terpaksa tingkat kasasi: dilakukan oleh hakim kasasi 15 (lima belas) hari, diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari

Penahanan anak harus dilakukan di LPAS, apabila tidak ada LPAS (Lembaga penempatan anak sementara) maka dapat dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) setempat

D.     Proses persidangan yang berbeda dengan pidana yang dilakukan orang dewasa

Secara psikologis antara anak dengan orang dewasa akan berbeda, anak cenderung Baper (bawa perasaan) sedangkan orang dewasa karena sudah mampu berfikir akan dapat lebih mudah berlapang dada dan menerima kenyataan bahwa perbuatannya memang salah

Proses persidangan untuk Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) akan kami ulas secara garis besar sebagai berikut:

1.      Hakim, Jaksa dan penasehat hukum tidak mengenakan toga saat sidang

2.      Jumlah hakim yang menyidangkan perkara anak berjumlah satu orang

3.      Wajib didampingi oleh petugas dari pembimbing kemasyarakatan

4.      Disidangkan di ruang sidang khusus anak

5.      Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa

6.      Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa

7.      Pemeriksaan perkara adalah tertutup untuk umum, kecuali pada saat pembacaan putusan

8. Setelah pembacaan dakwaan hakim memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan berisi data pribadi (anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial); latar elakang dilakukannya tindak pidana; keadaan korban; hal lain yang dianggap perlu; berita acara diversi; kesimpulan dan hasil rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Aporan tersebut dibacakan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain

9.      Pada saat memeriksa anak korban/anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang, namun advokat dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir dan apabila anak korban/anak saksi tidak dapat hadir maka boleh diajukan melalui rekaman atau komunikasi audiovisual

10. Hakim harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan dan apabila tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum

Perbedaan proses hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan proses hukum pidana untuk orang dewasa dilihat dari penjelasan diatas jelas sangat berbeda, hal tersebut dikarenakan anak merupakan tunas, potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga pemerintah terutama penegak hukum wajib melindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi

BIAYA JASA ADVOKAT ATAU PENGACARA

*Oleh Farida Kurniawati, SH, MH.Li

Advokat adalah orang yang memenuhi kualifikasi sesuai Undang-undang advokat yang menjalankan profesi baik dalam ranah Non-litigasi maupun litigasi. Non-litigasi meliputi proses mediasi, negosiasi, arbitrase, konsiliasi dan lain lain (yang tidak berhubungan dengan proses peradilan) sedangkan litigasi adalah kegiatan yang berhubungan dan berhadapan dengan proses peradilan

Orang takut mendatangi pengacara karena takut terhadap biaya yang akan dikeluarkan akan besar dan menguras kantong. Anggapan tersebut dapat benar maupun salah tergantung dari siapa advokatnya, kasusnya seperti apa, di daerah mana, melawan berapa orang dan siapa.

Biaya advokat tentu berbeda beda satu sama lain, dan sejauh ini biaya advokat atau biaya pengacara belum ada peraturan atau keseragaman mengingat orang atau klien yang datang kepada pengacara atau advokat tentu beragam dan majemuk dengan berbagai perkara atau persoalan

Biaya advokat atau biaya pengacara jakarta contohnya pasti akan berbeda dengan biaya biaya pengacara di solo atau biaya pengacara di jogja , biaya pengacara di sleman, biaya pengacara di bantul, biaya pengacara di wates, biaya pengacara di kulon progo dan jelas berbeda pula dengan biaya pengacara sukoharjo, biaya pengacara semarang, biaya pengacara wonogiri, biaya pengacara karanganyar, biaya pengacara sragen, biaya pengacara klaten

Perbedaan biaya advokat atau biaya pengacara tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa ha dan kenali hal-hal yang mempengaruhi biaya advokat atau biaya pengacara tersebut. Hal-hal tersebut akan kami jabarkan sebagai berikut:

1.      Lokasi domisili hukum advokat atau pengacara

2.      Jenis permasalahan hukum yang masuk ke ranah pidana, perdata, Tata Usaha Negara, Konstitusi, atau Militer

3.      Domisili lawan dan berapa jumlah lawan

4.  Kronologis perkara (apakah dapat diselesaikan dengan mudah atau harus step by step dan cenderung membutuhkan waktu yang tidak sebentar)

Saran kami sebelum tanda tangan kuasa, sebaiknya saudara terlbih dahulu menanyakan total biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus saudara dan sistem pembayaran jikalau perlu dibuat perjanjian pembayaran sehingga tidak akan merugikan saudara ketika tiba-tiba saudara dikenakan biaya tambahan untuk hal-hal yang otodidak

Ada beberapa advokat atau pengacara yang menarif biaya advokat secara paket namun ada sebagian pula yang menarif biaya berdasarkan step, misalkan pembayaran dilakukan per perjalanan atau pembayaran dilakukan per upaya hukum.

Untuk biaya advokat atau biaya pengacara perceraian misalkan dapat beragam contoh biaya pengacara cerai  jakarta 25-40 juta, biaya pengacara cerai semarang 6-30 juta, biaya pengacara cerai Jogja 6-25 juta, biaya pengacara cerai solo 5-20 juta, biaya pengacara cerai sukoharjo 5-20 juta, biaya pengacara cerai sleman 6-30 juta atau biaya pengacara cerai di daerah lain yang setidak-tidaknya masih berada di Negara Indonesia

Biaya-biaya advokat atau pengacara diatas adalah biaya rata-rata tarif cerai yang saya simpulkan perbedaan kisaran biaya tersebut tergantung dari permintaan saudara, apakah ada nafkah yang harus diperjuangkan, apakah ada hak asuh anak yang harus diperebutkan, apakah ada gono-gini yang harus dibagi

Biaya advokat atau biaya pengacara tersebut hanya perkiraan terhadap kasus perceraian, dan masih banyak kasus diluar perceraian yang dapat ditangani oleh advokat dan biayanya pun beragam antara satu pengacara dengan pengacara lain

Sehingga saudara perlu menanyakan terlebih dahulu biaya pengacara sebelum mengiyakan atau menandatangani surat kuasa untuk melakukan proses hukum, selain itu pilih pengacara yang sekiranya mampu diajak berkomunikasi dan menjaga privasi saudara.